Pengamat Politik Pendidikan | Mahasiswa S3 IPS Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ATA RAKYAT | OPINI -- Pelantikan wakil rektor baru di Universitas Syiah Kuala seharusnya lebih dari sekadar seremoni pergantian jabatan. Ini adalah ujian peradaban kampus: mampukah USK keluar dari pola birokrasi lama, atau kembali terjebak pada rutinitas administratif yang lamban dan tertutup?
Kampus terbesar di Aceh ini sedang berdiri di persimpangan. Satu jalan menuju universitas modern yang adaptif, transparan, dan berintegritas. Jalan lain kembali ke zona nyaman: birokrasi kaku, formalitas akademik, dan fragmentasi internal.
Jika wakil rektor baru gagal menjawab tantangan ini, USK berisiko kehilangan kepercayaan publik di era disrupsi digital.
1. Digitalisasi Bukan Pilihan, Tapi Syarat Bertahan
Mahasiswa hari ini hidup di ekosistem digital yang cepat. Sementara itu, sebagian layanan akademik, keuangan, dan administrasi USK masih terjebak prosedur berbelit.
Wakil rektor baru harus memaksa percepatan transformasi digital. Kampus butuh sistem berbasis data, layanan transparan, dan tata kelola yang memangkas birokrasi melelahkan. Tanpa itu, USK akan tertinggal dalam reputasi akademik dan pelayanan mahasiswa.
2. Hentikan Formalitas, Bangun Kualitas Substansi
USK tidak boleh hanya mengejar angka publikasi, sitasi, dan ranking administratif. Kampus sering sibuk membangun citra statistik, tapi lupa memperkuat kualitas riset dan dampak sosial.
Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa harus didorong untuk menghasilkan karya yang kompetitif secara nasional dan internasional. Kampus bukan pabrik ijazah. Ia harus melahirkan intelektual yang relevan bagi masyarakat Aceh dan Indonesia.
3. Rangkul Semua Elemen, Bukan Sekat Kelompok
Kepemimpinan universitas yang sehat tidak boleh dikuasai sekat kepentingan kelompok. Wakil rektor harus menjadi perekat antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni.
Fragmentasi internal membuat budaya akademik mandek. Sebaliknya, ruang inklusif dan terbuka akan memicu energi intelektual baru. USK besar karena komunitasnya, bukan karena elit birokrasinya.
4. Riset Harus Menyentuh Rakyat
Sebagai universitas terbesar di Aceh, USK punya modal untuk menjadi pusat inovasi kawasan. Tapi potensi itu akan mati jika riset hanya berakhir di rak perpustakaan.
Dorong penelitian yang menjawab persoalan nyata: kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pembangunan daerah. Ketika kampus tidak lagi menyentuh realitas masyarakat, legitimasi moralnya perlahan luntur.
5. Jaga Independensi di Tengah Godaan Komersialisasi
Kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga internasional penting. Tapi USK harus waspada agar tidak berubah menjadi “korporasi akademik” yang mengejar proyek dan melupakan fungsi moralnya.
Independensi intelektual adalah garis merah. Ketika universitas tunduk pada logika bisnis dan kekuasaan, kampus kehilangan ruh peradaban.
6. Integritas: Masalah yang Sering Diabaikan
Krisis terbesar perguruan tinggi hari ini bukan anggaran, tapi integritas. Publik semakin kritis terhadap praktik birokrasi kampus yang elitis, tertutup, dan jauh dari meritokrasi.
Wakil rektor baru harus memberi teladan: transparan, jujur, dan berani membenahi. Jabatan akademik adalah amanah intelektual, bukan sekadar kekuasaan administratif.
7. Dengarkan Generasi Muda
Mahasiswa bukan lagi penonton pasif. Mereka menuntut ruang kreativitas, kebebasan akademik, dan peluang pengembangan diri. Kampus yang sehat memberi ruang bagi gagasan besar, bahkan dari suara yang berbeda.
Penutup
Masa depan USK tidak ditentukan oleh megahnya gedung atau banyaknya seremoni. Ia ditentukan oleh keberanian moral para pemimpinnya untuk mengubah sistem, bukan sekadar mengganti nama di struktur organisasi.
Jika wakil rektor baru hanya menjadi pengelola laporan dan penjaga status quo, maka USK hanya akan menjadi institusi administratif yang sibuk sendiri, sementara peradaban kampus perlahan mati.
Pojok Nagan Raya, 13 Mei 2026
Tidak ada komentar:
Posting Komentar