Jakarta, ATA RAKYAT | Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mempertanyakan keputusan pemerintah melakukan impor beras. Sebab, menurut dia, impor hanya diperlukan ketika produksi dalam negeri tidak lagi mencukupi.
"Tapi pertanyaannya, betulkah produksi dalam negeri tidak mencukupi sehingga harus impor?" ucap Anwar melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 17 Desember 2022.
Anwar mempertanyakan data produksi dalam negeri yang menyebutkan tidak cukup untuk memenuhi konsumsi sehingga pemerintah harus mengambil langkah impor.
Akurasi data beras dipertanyakan
Apalagi selama ini sering kali terjadi kerancuan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog.
"Pertanyaannya, apakah adanya kesimpulan harus impor itu memang sudah didasarkan pada data akurat atau tidak," kata Anwar.
Anwar mengatakan jika impor dilakukan ketika ternyata produksi dalam negeri masih mampu untuk memenuhi permintaan pasar, hal tersebut akan memukul kehidupan petani.
Pasalnya, hal itu bakal membuat harga beras petani menjadi anjlok, bahkan tidak laku. Padahal, pemerintah bertugas melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraannya.
"Yang harus kita lindungi dan sejahterakan itu tidak hanya rakyat sebagai konsumen, tapi juga rakyat sebagai produsen," kata Anwar.
Pemerintah, Anwar melanjutkan, perlu menjelaskan soal urgensi impor beras agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dan menjadi masalah. Terlebih, sebentar lagi Indonesia memasuki tahun politik. Artinya, masing-masing partai membutuhkan dana besar.
"Lalu timbul pertanyaan dari mana duitnya ? Ya, salah satunya bisa dari impor beras ini. Untuk itu supaya negeri ini aman dan tidak ada fitnah maka perlu ada keterbukaan dari pemerintah," ujar Anwar.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas sebelumnya menyatakan beras impor asal Pakistan, Vietnam, dan Thailand akan tiba di 14 pelabuhan di Indonesia secara berkala. Beras impor itu masuk ke Tanah Air mulai 16 Desember hingga pertengahan Februari 2023.
"Kita rapatkan beras-beras ini ke 14 pelabuhan besar. Nanti dari situ didistribusikan lagi ke beberapa titik wilayah," tuturnya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat, 16 Desember 2022.
Pemerintah memutuskan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton demi memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang kian tiris. Saat ini, CBP yang tersedia di gudang Bulog, kata Buwas, hanya berkisar 300 ribu ton. Padahal, batas aman CBP adalah 1,2 juta ton.
Beras impor dikirim ke 14 pelabuhan
Beras impor dikirim langsung ke 14 pelabuhan agar tidak terjadi penumpukan di DKI Jakarta. Dia berkaca pada impor pada 2018. Saat itu, penumpukan beras pernah terjadi ketika pemerintah memutuskan mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton.
"Ibaratnya terjadi penumpukan, terus kita dua kali kerja karena harus distribusikan ke wilayah-wilayah," kata dia.
Pada importasi beras kali ini, Bulog telah menghitung berapa banyak beras yang dibutuhkan di tiap wilayah. Sehingga, distribusi dapat lebih tepat sasaran. Selain lebih praktis, menurut Buwas strategi ini akan menghemat banyak lebih biaya distribusi.
Sumber: TEMPO.CO
Reporter: Riri Rahayu
Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Tidak ada komentar:
Posting Komentar