Lhoksemawe, ATA RAKYAT | Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf memimpin pertemuan dengan sejumlah dinas terkait untuk membahas persoalan penertiban PKL.
Namun sebelum bertindak pada PKL, pihak dewan pun menantang agar penertiban dilakukan terlebih dahulu terhadap aset-aset orang kaya.
Pihak DPRK Lhokseumawe pada Senin (17/10/2022) sore, telah melakukan pertemuan dengan sejumlah dinas terkait di ruang rapat DPRK setempat.
Penemuan tersebut untuk menindaklanjuui pengaduan pedagang kaki lima yang telah digusur ataupun mau digusur oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf, menyebutkan, beberapa waktu lalu pihaknya telah menerima pengaduan pedagang waduk yang lapaknya dirobohkan tim penertiban.
Serta pengaduan PKL di Jalan Ridwan Kamil atau dekat Stadion Tunas Bangsa yang akan digusur.
Menindaklanjuti hal tersebut, maka pihaknya memanggil sejumlah dinas terkait, yakni dari Kantor Satpol PP dan WH, Disperindagkop, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya.
Dalam pertemuan sekitar dua jam itu, menurut Ismail A Manaf, disimpulkan berbagai hal.
Diantaranya, pengawasan terhadap penegakan syariat Islam bisa terus ditingkatkan dan berlangsung salama 24 jam sehari.
Lalu, untuk penertiban pada pedagang dasarnya pihak dewan tetap mendukung.
Namun khusus untuk penertiban PKL sementara ini agar ditunda dulu sambil mencari solusi yang terbaik.
"Intinya yang kita minta, dalam hal penertiban tidak sampai membinasakan usaha kecil dari para PKL," katanya.
Namun sebelum bertindak pada PKL, pihak dewan pun menantang agar penertiban dilakukan terlebih dahulu terhadap aset-aset orang kaya.
Yakni bangunan tambahan di toko-toko yang sudah memakan badan jalan, seperti di Jalan Darussalam, Jalan Sukaramai, dan sejumlah jalan di pusat kota lainnya.
"Ini kita lihat, banyak bangunan tambahan dari sejumlah toko sudah memakan badan jalan, tapi terkesan dibiarkan. Tapi pedagang kaki lima yang hanya mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan hidup hari ke hari, ini yang terus disasar untuk penertiban. Ini sangat disayangkan," katanya.
Intinya, sebut orang nomor satu Parlemen Kota Lhokseumawe, peneriban terhadap bangunan tambahan toko-toko yang memakan badan jalan harus tuntas dulu.
"Jangan dimata pemerintah, yang tidak tertib hanya pedagang kecil saja," pungkas Ismail A Manaf.(Serambinews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar